Politik Uang di Masa Tenang

Politik Uang di Masa Tenang

Hafiz Elfiansya Parawu

Pemerhati Kebijakan Publik dan Dosen FISIP Unismuh Makassar

Masa tenang identik dengan politik uang

Lewat politik uang terpilihlah pemimpin daerah yang integritasnya kurang Akhirnya, korupsi semakin meradang dan sulit dihadang

Lalu, bagaimana masa depan daerah dapat lebih gemilang?   

Peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, memuat klausul yang menjelaskan mengenai masa tenang. Dimana pada Pasal 49 Ayat (2) peraturan tersebut menjelaskan bahwa masa tenang kampanye berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Kemudin, pada Ayat (3) disebutkan pula, pada masa tenang tersebut, pasangan calon dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun juga.

Mencermati isi kebijakan ini, setidaknya ada 3 (tiga) hal penting yang terkandung di dalamnya, yaitu bermaksud untuk menciptakan suasana tenang (iklim kondusif) menjelang pemungutan suara, memberikan kesempatan bagi para pemilih untuk memertimbangkan para calon berdasarkan pengetahuan masing-masing terhadap mereka selama masa kampanye, dan guna membersihkan semua alat peraga kampanye yang tersebar di ruang publik.

Maka, ditetapkanlah tanggal 12-14 Februari 2017 sebagai masa tenang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 101 daerah (7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota) di Indonesia.

Saatnya Meningkatkan Kewaspadaan

Hasil kajian Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan lembaga Founding Fathers House yang dipaparkan di Gedug Bawaslu, Jakarta, pekan lalu melalui survei di 34 provinsi dengan melibatkan 1.200 responden, sangat mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, hasil kajian tersebut mengungkapkan bahwa di tahun 2016 (saat pelaksanaan survei) sebanyak 61,8 persen responden mengatakan bersedia menerima pemberian uang peserta pilkada.

Dari hasil kajian Bawaslu dan lembaga Founding Fathers House ini dapat ditarik 3 (tiga) simpulan. Pertama, kecurangan pilkada dalam bentuk politik uang (money politic) masih saja marak terjadi alias masih saja menjadi “jurus ampuh” yang dijalankan oleh sebagian besar peserta pilkada untuk menarik hati para pemilihnya.

Kedua, kesadaran dari para pemilih untuk berani menolak segala bentuk politik uang dari tahun ke tahun tidak kunjung mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik secara signifikan. Dimana pada tahun 2010 menunjukkan angka 64,5 persen, 2014 sebanyak 66 persen, dan di 2015 ada sekitar 63 persen masyarakat kita yang mau menerima dana maupun barang pemberian dari para kontestan pilkada.

Dan yang terakhir, bukan hanya tingkat kesadaran masyarakat kita yang masih rendah, namun tingkat kewaspadaannya juga masih lemah. Lemahnya tingkat kewaspadaan masyarakat inilah yang digunakan oleh sebagian besar para paslon (pasangan calon) pemimpin daerah untuk melancarkan serangan money politic-nya.

Konklusi besarnya adalah, masyarakat kita “masih jauh panggang dari api”. Sebagian besar masyarakat kita masih bersifat permisif terhadap segala jenis politik uang. Masyarakat kita masih bersikap kompromistis terhadap praktik-praktik tercela tersebut. Masyarakat kita belum menjadi pemilih-pemilih yang cerdas.

Tentu ini masalah besar dan serius yang harus secepatnya diatasi dan harus mendapat perhatian lebih dari semua pihak, mengingat hari pemilihan sudah di depan mata. Politik uang yang lazim dilancarkan di masa tenang, tidak bisa lagi hanya dipandang sebagai suatu kejahatan, namun sudah menjadi bentuk perampasan harga diri masyarakat. Pilkada yang diwarnai politik uang pastinya akan berkorelasi dengan kualitas pemimpin yang terpilih. Ia tidak lagi dipilih karena integritas dan kapabilitasnya yang mumpuni, tetapi karena lembaran rupiah yang dibagikannya.

Kini, kita tidak bisa lagi sekadar mengandalkan kebijakan yang sudah ada. Benar kita punya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dimana pada Pasal 73 Ayat (2) ada sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai paslon bila terbukti melakukan politik uang apapun jenisnya dan pada Ayat (3) bagi tim kampanyenya akan dikenai sanksi pidana. Dan, pada Pasal 187A Ayat (1) juga menegaskan bahwa pihak yang melakukan politik uang akan dipidana penjara 36-72 bulan dan denda Rp. 200 juta-1 miliar. Namun, semua itu belumlah cukup.

Menyandarkan permasalahan ini sepenuhnya pada pihak Bawaslu juga tidaklah bijak, sekalipun mereka sudah memiliki beragam sistem dan terobosan untuk mengatasi politik uang dan didukung oleh begitu banyak pengawas pemilu bermodalkan data indeks kerawanan tempat pemungutan suara (TPS) dan pengawas TPS, tidaklah menjadi jaminan politik uang tidak terjadi. Apatah lagi mengingat luasnya wilayah pemilihan.

Yang kini harus dibangun adalah bagaimana agar masyarakat dapat memiliki kesadaran penuh untuk menolak segala jenis praktik politik uang dan juga memiliki semangat, kepedulian, dan keberanian untuk berpartisipasi aktif dalam melaporkan segala jenis politik uang yang terjadi selama berlangsungnya proses pilkada. Akses atau saluran masyarakat untuk melaporkan segala bentuk praktik politik uang tersebut kepada pihak yang berkompeten tentunya harus dibuka dengan seluas, semudah, dan seaman mungkin.

Penting juga kiranya dipertimbangkan untuk membuat suatu kebijakan yang memberikan sanksi tegas kepada para penerima politik uang. Dengan pertimbangan bahwa praktik politik uang disamakan dengan aksi suap, dimana baik pemberi maupun penerima dapat dikenakan hukuman. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat pemilih akan berpikir ribuan kali sebelum menerima segala bentuk politik uang.

           Kritik dan saran: elfiansyahafiz77@gmail.com

Restrukturisasi BUMN Mendesak

Restrukturisasi BUMN Mendesak!

Hafiz Elfiansya Parawu

Pemerhati Kebijakan Publik dan Dosen FISIP Unismuh Makassar

BUMN telah berubah menjadi “ladang korupsi”. Para oknum pejabatnya sibuk memperkaya diri sendiri hingga negara pun semakin merugi. Restrukturisasi harus terjadi!             

Maksud dan tujuan didirikannya BUMN (Badan Usaha Milik Negara) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN antara lain adalah guna berkontribusi bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya serta untuk mengejar keuntungan. Pencapaian maksud dan tujuan tersebut tentu saja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/ atau norma kesusilaan yang berlaku.

Ini berarti, keberadaan BUMN sangat penting bagi sumber penerimaan negara, terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang “tidak sehat” saat ini. Kehadiran BUMN diharapkan menjadi salah satu faktor yang dapat menyehatkan kembali kondisi keuangan kita. Namun ironisnya, harapan tersebut tak kunjung terwujud. Eksistensi BUMN selama ini bukannya “menyehatkan”, malahan menambah “sakit dan kronis” kondisi keuangan negeri ini. Sudah sejak lama berbagai aksi korupsi tiada henti menggerogoti tubuh BUMN.

BUMN yang memegang fungsi strategis mengimplementasikan kebijakan pemerintah di berbagai sektor (konstruksi, keuangan, energi, pangan, dll) telah beralih wujud menjadi “ladang” korupsi. Terkuaknya kasus korupsi di PT PAL oleh KPK berikut penetapan beberapa oknum direksi dan pejabatnya sebagai tersangka penerima suap terkait penjualan kapal ke Filipina, jadi fakta teranyar.

Sebelumnya, sejumlah BUMN selain PT PAL juga sudah merugikan negara melalui aksi korupsi para oknum pejabatnya. Ada kasus korupsi yang melanda PT Sang Hyang Seri terkait subsidi benih padi, kedelai, serta jagung hibrida dan komposit. Begitu juga PT Adhi Karya dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Hingga kasus korupsi pengadaan quay container crane di tubuh PT Pelindo II. Dan masih ada sederet daftar BUMN lain yang melakukan hal serupa.        

  

Upaya Restrukturisasi

Sejumlah kasus korupsi yang membelit BUMN di atas, semakin menguatkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menemukan indikasi korupsi sekitar Rp 10,484 triliun di sejumlah BUMN selama periode 2004-2006 dengan modus penyimpangan dominan penggelembungan (mark up) anggaran proyek, dengan kasus dugaan korupsi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jelas, hal ini membuat kondisi keuangan negara semakin terpuruk.

Maraknya aksi korupsi di BUMN selama ini timbul akibat tata kelola yang buruk, integritas pejabat yang rendah, serta implikasi dari ringannya hukuman terhadap para koruptor di negeri ini. Sehingga upaya restrukturisasi harus segera dilakukan guna menyehatkan kembali kondisi internal BUMN, agar benar-benar dapat berkontribusi positif bagi perekonomian bangsa, bukan malah semakin membuat negeri ini sengsara berkepanjangan.

Tata kelola internal BUMN yang buruk selama ini tentunya menjadi tanggung jawab utama dari pihak direksi di bawah pengawasan anggota komisaris dan dewan pengawas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada para direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan baik pada organ Persero (Perusahaan Perseroan Terbuka) maupun Perum (Perusahaan Umum).

Guna mengoptimalkan tata kelola dan meningkatkan integritas anggota dan pejabat BUMN, maka anggota direksi harus diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero maupun Perum. Adapun terkait dengan pengawasan internal, maka anggota komisaris dan dewan pengawas haruslah merupakan orang-orang yang berintegritas tinggi, berdedikasi, dan memiliki pengetahuan yang baik dalam memahami masalah-masalah manajemen perusahaan.

Untuk itu, proses perekrutan dan pengangkatan anggota direksi, komisaris, dan dewan pengawas harus dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka. Model seleksi pejabat BUMN yang selama ini relatif tertutup harus ditinggalkan. Proses seleksi secara profesional harus dikedepankan dengan melibatkan konsultan atau tim ahli yang berkualitas dan terbebas dari intervensi pihak manapun yang menjalankan proses seleksi sesuai sistem dan tahapan manajemen, metode, teknik, alat ukur, dan instrumen yang jelas, efektif, dan efisien. Dan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh proses seleksi tersebut.

Proses seleksi politik juga dapat dipertimbangkan untuk tetap dilakukan. Hanya saja dalam porsi minimalis untuk menghindari subyektivitas dan pelibatan unsur kepentingan politik di dalamnya. Dan untuk mengoptimalkan proses seleksi politik ini perlu dibuat acuan dasar seleksi yang dapat memandu lembaga politik untuk melakukan seleksi, antara lain; tata tertib, tim, mekanisme, metode, alat ukur, dan tahapan seleksi. Semua ini tentunya harus tertuang secara gamblang dalam kebijakan BUMN. 

Penguatan fungsi pemeriksaan dan pengawasan eksternal dari BPK dan KPK juga harus semakin dimaksimalkan guna menghindari aksi culas dan penyelewengan wewenang dari para anggota dan pejabat BUMN. Dan terakhir, vonis berat, pidana tambahan, dan sanksi sosial harus dikenakan kepada para koruptor dengan tegas dan tanpa tebang pilih, agar dapat meredam serta menjadi efek jera dan momok menakutkan bagi para pelaku dan orang-orang yang berniat melakukan aksi korupsi.   

         Kritik dan saran: elfiansyahafiz77@gmail.com